Miliki Rumah Layak Huni Dengan Program Satu Juta Rumah Untuk Rakyat Indonesia

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dimiliki ialah rumah. Dengan rumah yang layak huni membuat manusia bisa tinggal dengan aman dan nyaman dengan keluarga. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya, jumlah lahan di perkotaan semakin terbatas dan membuat harga rumah menjadi tidak terjangkau bagi sebagian warga Indonesia. Melihat tingginya jumlah kebutuhan rumah setiap tahunnya, membuat pemerintah membuat beberapa kebijakan yang dapat membantu warga yang kurang mampu memiliki rumah yang layak huni.

Melalui Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kondisi perumahan yang menjadi masalah jutaan penduduk di Indonesia, pemerintah meluncurkan program Sejuta Rumah Untuk Rakyat Indonesia. Untuk mensosialisasikan program tersebut, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sering mengadakan sosialisasi termasuk mengadakan pameran perumahan rakyat tanggal 28-29 November 2015 di Senayan. Saya beberapa kali menghadiri pameran perumahan namun kurang tertarik karena harganya mahal untuk pegawai yang pendapatannya masih belum besar. Namun pameran yang diadakan Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berbeda karena memberikan banyak edukasi dan kemudahan bagi warga yang belum memiliki rumah.

Ketika saya datang ke pameran perumahan tanggal 29 November 2015, terlihat banyak pengembang, bank, dan stan Pekerjaan Umum yang memberikan banyak sosialisasi bagaimana cara memiliki rumah layak huni dari pemerintah. Pemerintah pun telah melakukan survey untuk mendata berapa kebutuhan yang harus dipenuhi dan hasil yang diperoleh antara lain hanya 20 % warga yang mampu tinggal di tempat tinggal yang layak, 80 % warga tidak mampu tinggal di tempat yang layak, dan 40 % diantaranya hanya mampu tinggal di tempat yang layak dengan bantuan pemerintah.

Menurut bapak Syarif Burhanuddin selaku Dirjen Penyediaan Rumah Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ada tiga kategori yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah, memiliki tanah tapi tidak mampu membangun, dan masyarakat memiliki rumah yang tidak layak huni. Agar lebih mempermudah masyarakat memiliki rumah yang layak huni beberapa kemudahan pun diberikan berupa biaya uang muka hanya 1 %, bebas PPN 10%, dan biaya cicilan yang tetap selama 20 tahun. Selain itu untuk mendorong pengembang membangun rumah dengan biaya terjangkau, pemerintah akan memangkas 42 perijinan menjadi 8 perijinan saja. 

Selanjutnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR akan membangun beberapa unit rumah swadaya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia sebanyak 12.840 unit di pulau Sumatera, 25.695 unit di pulau Jawa, 7.192 unit di pulau Kalimantan, 5.842 di Bali dan Nusa Tenggara, 11.338 di pulau Sulawesi, dan 3.803 di pulau Papua dan Maluku. 

Syarat agar masyarakat bisa mengajukan program rumah bersubsidi menurut bapak Maureen Sitorus Dirjen Pembiayaan Rumah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ialah masyarakat dengan penghasilan pokok maksimal 4 juta, belum memiliki rumah dan rumah yang akan dibeli harus ditempati tidak boleh dielantarkan atau dikontrakkan kecuali dengan alasan tertentu. Melihat kenaikan harga rumah sekitar 30 % sedangkan kenaikan upah hanya 6-8 % pemerintah turut memberikan kontrol dengan kepastian waktu dan biaya agar memperjelas biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan program Sejuta Rumah Untuk Rakyat antara lain menggunakan 10 % dana APBN untuk mengurangi 13.5 juta backlog pada tahun 2014 menjadi 6.8 juta unit sampai akhir 2019, memangkas menjadi 8 perijinan untuk pengembang, memperlancar pengiriman material ke luar pulau Jawa agar harga menjadi lebih stabil. Wah dengan adanya program ini akan membantu jutaan masyarakat Indonesia memiliki rumah layak dengan harga terjangkau. 

Semoga tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah kumuh di pinggir sungai dan rumah menjadi terjangkau bagi semua orang.