Saatnya Subsidi Listrik Diberikan Dengan Tepat Sasaran

Sebulan lalu banyak teman-teman yang mengeluhkan kenaikan biaya listrik menjadi dua kali lipat bahkan lebih. Hal ini membuat saya cukup kaget karena saya khawatir tagihan listrik membengkak padahal di rumah sudah berusaha menghemat pemakaian listrik. Banyaknya keluhan di media sosial tentu membuat saya bertanya-tanya kenapa ya subsidi listrik kok dicabut padahal harga BBM juga tidak naik. 

Sebagai masyarakat tentu berhak mendapat informasi mengapa subsidi listrik dicabut dan apa alasannya. Informasi yang saya ngin ketahui juga dari pihak yang tepat yaitu pemerintah selaku pembuat kebijakan bukan sekedar gosip dari segelintir pihak. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk buka bersama dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 7 Juni di Bakoel Coffie Cikini. Alasan saya ingin datang agar mendapat penjelasan yang tepat dan berdiskusi secara dua arah untuk kebijakan lebih baik.

Sebetulnya sejak September 2016 DPR sudah membahas kebijakan subsidi tepat sasaran agar beban pemerintah tidak terlalu berat dan masyarakat yang menerima juga sesuai dengan kondisinya. Untuk menentukan kategori miskin memang tidak mudah karena banyak indikator dan harus disurvei langsung untuk memastikan data tersbut valid.

Jika sebelumnya subsidi listrik hanya berdasarkan pemakaian listrik per bulan seperti 450 atau 900 VA namun dengan perkembangan jaman kelompok ekonomi mampu masih menerima subsidi. Sedangkan untuk masyarakat miskin jumlah yang menerima subsidi hanya 30%. Jumlah yang tidak seimbang inilah kemudian direvisi agar subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang masih membutuhkan.

Di tahun 2017 jumlah penerima subdisi listrik 900 VA dikurangi dari 22,3 juta menjadi 4,05 juta dan subsidi masih diperlakukan dengan pemakaian 450 VA yang disalurkan melalui PLN. Tarif listrik pun mengalami penyesuaian menjadi Rp 1.352 per Kwh. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat dengan ekonomi yang mampu bisa mulai menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan pengeluaran.

Masyarakat bisa memberikan keluhan atau kritik jika memang subsidi tidak tepat diberikan dengan mengadukan ke kelurahan terdekat. Dari kelurahan maka akan diteruskan ke kecamatan kemudian akan diinput di website khusus pengaduan yang diteruskan ke PLN. Untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi beberapa indikator yang diperhatikan antara lain : kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran per bulan dan kondisi rumah.

Agar mengetahui berapa pemakaian listrik per bulannya sebaiknya kita perlu tahu produk elektronik yang kita gunakan apakah sudah hemat energi atau belum. Saat ini banyak lampu LED yang dijual untuk digunakan dalam rumah tangga agar lebih hemat. Selain itu kita perlu mengurangi pemakaian listrik yang tidak terlalu penting misalnya televisi sebaiknya dicabut ketika akan pergi atau tidur. 


Harapan dengan perubahan subsidi listrik ini, masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan pasokan listrik dan pembangunan infratruktur lebih merata. Masyarakat juga diajak untuk terlibat lebih aktif dengan merubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi dan jika ditemukan hal tidak sesuai bisa memberikan pengaduan di aplikasi atau media  yang tepat.