Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Untuk Penyandang Disabilitas

Akhir November lalu Presiden Joko Widodo baru saja melantik staf khusus yang muda dan berprestasi. Salah satu staf khusus tersebut adalah Angkie Yudhistira perempuan usia 32 tahun yang menyandang disabilitas dan pendiri Thisable Enterprise. Berkat kerja kerasnya kaum disabilitas bisa mendapat pekerjaan yang layak sama seperti masyarakat pada umumnya. 

Pada peringatan hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember 2019, Kementerian Kesehatan mengadakan seminar tanggal 28 November 2019 dengan  tema "Indonesia Inklusi SDM Unggul". Seminar ini dihadiri petugas kesehatan di wilayah Jakarta, aktivis sosial, penyandang tuna rungu, tuna netra dan adik-adik dari SLB.

Masih ada hambatan yang dirasakan oleh tuna rungu saat memeriksakan kesehatan di rumah sakit misalnya tidak ada petunjuk yang jelas, petugas kesehatan yang tidak bisa bahasa isyarat, antrian hanya dengan audio dan dokter yang berkomunikasi lewat suara. 

Hambatan ini disampaikan langsung oleh perwakilan tuna rungu yang hadir. Selain itu saat mengurus SIM mereka harus melampirkan surat sakit padahal tidak memiliki penyakit tertentu. Kendala ini masih ditemui dan menjadi masukan yang baik untuk segera diperbaiki.

dr Tirza dari PB Perdosi mengatakan dibutuhkan kerja sama antar tim pelayanan seperti dinas sosial, asuransi, sekolah khusus, lembaga swadaya masyarakat, balai latihan kerja untuk menangani individu difabel.

Selain itu beliau terus mengupayakan agar fasilitas fisik seperti gedung perkantoran, transportasi umum, mall bisa memberikan kenyamanan untuk kaum difabel. Hal ini sudah banyak saya temui misalnya toilet di mall khusus untuk pengguna kursi roda, penggunaan kursi roda di stasiun kereta api dan trotoar dengan tanda khusus untuk pejalan kaki. 

Selanjutnya dari Kementerian Sosial juga berupaya menjalankan rekomendasi untuk SDG berupa pendidikan yang setara dan aksesibel, lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kementerian juga telah membuat sistem Informasi Data Penyandang Disabilitas (SIMPD) untuk mendata penyandang disabilitas di seluruh Indonesia baik anak-anak atau dewasa agar mendapatkan haknya seperti kartu penyandang disabilita untuk memudahkan akses pelayanan publik.

Agar program untuk disabilitas bisa berjalan baik, dibutuhkan sinergi dan pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta serta masyarakat. 

Kementerian Kesehatan juga mendorong pemenuhan hak bagi kaum disabilitas dengan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) dalam hal pencegahan, deteksi dan rehabilitasi yang melibatkan Puskesmas berperan sebagai inisiator, fasilitator, implementator, katalisator, dan evaluator RBM.

RBM akan dilaksanakan di lingkungan RW atau Dusun yang mempunyai kader dengan pelatihan RBM. Nantinya semua petugas kesehatan di Puskesmas akan mendapat pelatihan bahasa isyarat dan mendapat buku panduan menggunakan bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan tuna rungu.

baca juga terapkan gizi seimbang 

Sehingga semua orang bisa datang ke Puskesmas untuk berobat tanpa harus malu atau takut tidak bisa berkomunikasi. Hal ini tentu menjadi solusi agar kaum difabel bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sama seperti masyarakat lainnya. Saya menyambut baik program ini dan berharap bisa segera diterapkan di semua Puskesmas agar kesehatan bisa dirasakan manfaatnya bagi semua penduduk Indonesia. 

Dengan sinergi antara Kementerian Sosial dan Kesehatan untuk pemenuhan hak bagi difabel bisa membuat masyarakat bisa lebih mendukung serta memperlakukan mereka dengan manusiawi. Karena kaum difabel juga bisa berprestasi dan membanggakan jika mendapat dukungan baik mental, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. 

Mari kita dukung program dari pemerintah dengan membantu kaum disabilitas mendapatkan haknya dan memberikan dukungan kepada mereka untuk berprestasi sesuai bakat serta minatnya.